SOLO-Kabupaten Mangggarai Barat (Mabar), Nusa Tenggara Timur (NTT) dinobatkan sebagai salah satu Kabupaten di NTT yang memiliki kepedulian terhadap persolan Hak Asasi Manusia (HAM). Tiga Kabupaten lainnya adalah Manggarai Timur, Alor dan Kabupaten Sikka.
Bupati Kabupaten Mabar, Drs. Agustinus Ch. Dula, mengaku bangga dengan predikat yang diraih Kabupaten Mabar ini. Penghargaan ini selaras dengan komitmen Pemerintah Manggarai Barat yang dirumuskan dalam Visi, Menuju Manggarai Barat yang Ramah dan Sejahtera.
“Karena itu, saya kira, kita yang layak menerima Penganugerahan Kabupaten/Kota yang memiliki kepedulian terhadap persoalan HAM,” ujar Bupati Gusti, usai menerima Piagam Penghargaan Kabupaten/Kota yang memiliki Kepedulian terhadap Persoalan HAM, pada peringatan Hari Hak Asasi Manusis Sedunia tahun 2017, di Kota Surakarta Provinsi Jawa Tengah, Minggu (10/12).
“Hari ini kita patut senang dan bangga, karena Kabupaten Manggarai Barat dinobatkan sebagai salah satu Kabupaten yang memiliki kepedulian pada persolan HAM. Jika dikaitkan dengan Visi Pemerintah Manggarai Barat, ini sangat cocok,” ujarnya.
Menurut Bupati Gusti, dari jumlah 500 lebih Kabupaten/Kota Madya (Kodya) yang ada diseluruh Wilayah Indonesia, yang menerima penganugerahan sebanyak 220 Kabupaten/Kodya. Dari total tersebut empat Kabupaten diantaranya di Provinsi NTT yakni Kabupaten Manggarai Barat, Manggarai Timur, Alor dan Kabupaten Sikka.
Dijelaskannya, kriteria penerima penghargaan ini sangat berat. Penghargaan akan diberikan pada Kabupaten/Kodya yang mempunyai perhatian khusus terhadap persoalan Hukum dan HAM. Seperti perhatian terhadap persoalan trafiking, kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KRDT), Perhatian difabilitas, Perhatian terhadap kesehatan, Pendidikan bahkan suara-suara rakyat yang mengeluh dan mengkritisi Pemerintah termasuk juga pengalokasian dana dalam APBD yang menggambarkan pemecah persoalan hak rakyat yang terabaikan.
“Kriteria penilaian penghargaan sangat berat, karena menyangkut komitmen pada persoalan Hukum dan HAM. Sedikitnya ada 8 (delapan) persoalan yang menjadi penilaian, termasuk pada alokasi anggaran dalam APBD yang menggambarkan pemecah persoalan-persoalan yang dihadapi rakyat,” kata Bupati yang juga menyampaikan Peringatan HAM Sedunia tahun 2017 di Kota Surakarta ini dihadiri langsung oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo.
Sumber:jendelanasional.com