Menu Close

Pemkab Mabar Gelar FGD Integrasi Pengembangan Pariwisata Labuan Bajo

Labuan Bajo, Kominfo Mabar – Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat menggelar FGD Integrasi Pengembangan Pariwisata Labuan Bajo. FGD Baseline dan Perencanaan Penyusunan Integrated Tourism Master Plan (ITMP) atau Integrasi Pengembangan Pariwisata Labuan Bajo ini, dibuka oleh Wakil Bupati Manggarai Barat dr. Yulianus Weng, Kamis (13/01/2022) di ruang rapat Bappelitbangda Manggarai Barat.

Kegiatan FGD kerjasama Pemkab Manggarai Barat dengan Tim Kementerian PUPR dan Kemenparekraf tersebut diikuti oleh Pimpinan OPD, Badan dan Kantor Lingkup Pemkab Mabar. Juga dihadiri BTNK, UPTD Kehutanan Provinsi NTT, Kepala KSDA, PHRI, ASITA, ASKAWI, tokoh Masyarakat, LSM, Perwakilan Sanggar Budaya dan Politek elBajo Commodus.

Wakil Bupati Manggarai Barat dr. Yulianus Weng dalam sambutannya mengatakan pengembangan Pariwisata Manggarai Barat berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Barat, Nomor 3 Tahun 2014, Tentang Rencana Induk Kepariwisataan Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2014 – 2025.

Dijelaskannya pembangunan kepariwisataan daerah dilaksanakan berdasarkan RIPPARDA, dengan Visi Terwujudnya Manggarai Barat Sebagai Destinasi Pariwisata Kelas Dunia Yang Berkelanjutan dan Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Berlandaskan Prinsip Ekowisata Berbasis Masyarakat.

Kemudian Misinya adalah
Destinasi Pariwisata Berbasis Ekowisata yang Aman, Nyaman, Menarik, Mudah Dicapai, Berwawasan Lingkungan, Meningkatkan Pendapatan Nasional, Daerah dan Masyarakat.

Menurutnya untuk meningkatkan kunjungan wisatawan nusantara dan mancanegara, maka pemasaran Pariwisata hendaknya sinergis, unggul, dan bertanggung jawab, serta saling menguntungkan.

“Industri Pariwisata yang diharapkan adalah industri pariwisata yang berdaya saing, kredibel, menggerakkan kemitraan usaha, menciptakan wirausaha masyarakat setempat dan bertanggung jawab terhadap lingkungan alam dan sosial budaya dengan konsep ekowisata,” ungkap Wabup Yulianus.

Ditambahkannya, Organisasi Pemerintah Daerah, swasta dan masyarakat, sumber daya manusia, regulasi, dan mekanisme operasional yang efektif dan efisien sangat membantu dalam rangka mendorong terwujudnya Pembangunan Kepariwisataan yang berkelanjutan.

Dengan Pembangunan sarana dan prasarana DSP Labuan Bajo saat ini yang berkembang sangat cepat berkat bantuan Pemerintah Pusat melalui alokasi dana APBN, Wakil Bupati menjelaskan mempengaruhi adanya perubahan dari dokumen RIPPARDA dengan existing saat ini.

“Dokumen ITMP menjadi harapan kami untuk dilakukan penyesuaian Kembali RIPPARDA sebagai pedoman dalam pengembangan kepariwisataan di Manggarai Barat,” ungkap Wabup Mabar.

Wabup Yulianus juga menjelaskan bahwa destinasi utama masih terfokus di Taman Nasional Komodo. Baik destinasi laut maupun pulau. Sedangkan untuk destinasi lainnya masih perlu dikembangkan agar menjadi destinasi yang layak dijual. Maka dengan banyaknya destinasi sekaligus untuk memecah konsentrasi wisatawan agar tidak hanya terfokus pada Taman Nasional Komodo karena carrying capacity yang cukup terbatas.

Menurutnya wisata bahari menjadi lebih dominan dibandingkan kunjungan ke TNK untuk melihat Komodo. Begitu juga atraksi budaya dan atraksi lain perlu dikembangkan tidak saja untuk menambah lama tinggal, tetapi untuk mengurangi beban Taman Nasional Komodo.

Disamping itu, diperlukan juga event rutin untuk menambah daya tarik wisatawan. Baik event alam, seperti; event seni (festival musik, film, tari, dll), event budaya (tari, upacara, gelar produk, dll.)

Ia berharap melalui Tim Penyusunan ITMP, dokumen ITMP Labuan Bajo sedapat mungkin bisa diselesaikan tahun 2022, sehingga akan menjadi pedoman dalam penyesuaian RIPPARDA Kabupaten Manggara Barat.

“Dokumen ITMP akan kami pedomani dalam mengatasi gap antara kondisi baseline dengan target kinerja yang ditentukan. Kemudian rencana pengembangan yang akan dilakukan dengan mengacu pada empat pilar daya saing pariwisata yaitu kondisi permintaan, sumber daya pariwisata, fasilitas dan layanan pendukung. Tidak kalah penting struktur dan organisasi industri, serta Perencanaan pembangunan infrastruktur dan pelayanan, akan menggunakan standar desain/perencanaan yang berlaku. Baik di tingkat nasional mauoun internasional,”pungkasnya.

(Syarif ab-Tim IKP)

Leave a Reply

Your email address will not be published.