Menu Close

Wapres: Pelayan Publik Yang Baik Menunjukan Pengelolaan Pemerintahan Yang Baik dan Bebas Korupsi

Labuan Bajo, Kominfo Mabar – Wakil Presiden RI K.H Ma’ruf Amin menyampaikan puas atau tidaknya masyarakat, itu sangat tergantung pada pelayanan publik yang diberikan. Karena pelayanan publik itu akan berpengaruh pada hal hal yang sangat penting terutama persepsi kepuasan publik baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

“Pelayan publik yang baik menunjukan pengelolaan pemerintahan yang baik dan bebas korupsi, karena Pelayanan Publik merupakan salah satu urat nadi pemenuhan kebutuhan nyata masyarakat.” ujar Wapres dalam Rapat Progres Penyelenggaraan MPP dan Pemberdayaan UMKM, di Kantor Bupati Manggarai Barat, Labuan Bajo, Kab. Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, Senin (14/03).

Begitu juga di bidang investasi, menurutnya pelaku ekonomi dan pengusaha juga akan melihat apakah pelayanan publiknya baik atau tidak, berbelit-belit atau tidak sulit, banyak kendala sehingga tidak jadi berinvestasi hanya karena pelayanan publik yang tidak baik.

Rapat MPP ini dihadiri Pejabat Kementerian terkait, Wagub NTT Yosep Nae Soi, Pangdam IX/Udayana Mayjen TNI Sonny Aprianto, unsur Forkopimda Provinsi NTT, Bupati Manggarai Barat Edistasius Endi, wakil Bupati dr. Yulianus Weng, Sekda Manggarai Barat Fransiskus Sales Sodo dan Para Bupati dan Walikota beserta Kadis DPMPTSP serta Kabag Organisasi se-NTT Para pelaku UMKM Manggarai Barat.

Wapres menegaskan, hingga awal Maret 2022 terdapat 52 MPP yang telah diresmikan dan beroperasi di berbagai daerah di Indonesia. Pada kesempatan tersebut, Wapres mengimbau seluruh pemda di wilayah NTT untuk segera mengakselerasi penyelenggaraan MPP di wilayah masing-masing.

Dari 21 kabupaten dan satu kota di NTT, baru terdapat dua kabupaten yang telah melakukan soft launching MPP, yaitu Kabupaten Belu dan Kabupaten Ngada.

“Karena itu agar segera diajukan untuk diresmikan Menteri PANRB. Dan yang lainnya tentu segera bergegas menyelenggarakan MPP ini. Karena menurut Perpres ini wajib, jadi harus dilaksanakan,” tegasnya.

Untuk diketahui, pada Oktober 2021 lalu Presiden RI Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Presiden No. 89/2021 tentang Penyelenggaraan MPP. Dengan adanya aturan ini semakin mengukuhkan salah satu tujuan reformasi birokrasi, yaitu percepatan pelayanan dan perizinan di daerah.

Wapres berharap NTT menjadi pintu masuk revitalisasi reformasi birokrasi. MPP ini menjadi pintu masuknya reformasi birokrasi di NTT.
“Adanya MPP di NTT adalah Bukti kehadiran pemerintah ditengah masyarakat,” harapnya

Wapres mengatakan dimasa pandemi, para pelaku UMKM menghadapi tantangan. Salah satu tantangan yang harus diselesaikan untuk diatasi yaitu dengan memanfaatkan pemasaran digital sebagai strategi memperluas pasar dan memperkuat daya saing UMKM.

“Saya mendengar bahwa di NTT ini UMKM sudah mendapat pelatihan pemasaran digital dan E-commerce, saya kira ini bagian dari pelayanan publik juga. Saya menyambut baik langka pemda yang positif ini. Saya berharap cakupan pesertanya terus diperluas agar umkm di NTT ini mampu naik kelas di pasar nasional dan pasar global,” terang Wapres

Dikatakannya juga NTT ini mempunyai berbagai potensi pariwisata, salah satunya Labuan Bajo yang dijadikan destinasi super prioritas nasional dan dipilih sebagai salah satu tempat side event g 20.

Sebagai pusat pengembangan ekonomi kreatif baru, menurutnya di Labuan bajo ini tidak hanya memerlukan keterlibatan masyarakat di Manggarai barat tapi juga masyarakat NTT.

“Bagaimana masyarakat NTT bisa memanfaatkan Labuan bajo ini sebagai sesuatu yang memberikan manfaat,” ujarnya

Bupati Mabar Pastikan 2023 MPP di Mabar Bisa Berjalan Maksimal

Bupati Mabar, Edistasius Endi,SE

Diakhir arahannya Wapres meminta pengalaman para bupati dalam menjalankan MPP dan mempersiapkan MPP bagi kabupaten yg belum

Terhadap arahan Wapres tersebut Bupati Manggarai Barat Edistasius Endi, Endi menjelaskan Mal pelayanan sudah bisa beroperasi, saat ini Pemkab Manggarai Barat sedang mempersiapkan SDM

“Saat ini kami lagi mempersiapkan SDM untuk mengelola MPP untuk mengikuti pelatihan termasuk perangkat yang bisa dioperasikan, sehingga pada saatnya pada tahun 2023 mal pelayanan publik itu sudah bisa berjalan,” ungkap Bupati Edi Endi

Bupati Edi Endi juga menyampaikan disamping mempersiapkan SDM, Pemkab Mabar juga membangun koordinasi dengan berbagai instansi vertikal diantaranya BPN ATR sehingga nanti ditahun 2023 mall Pelayan Publik bisa berjalan tidak ada hambatan baik yang ada di Kabupaten maupun yang dilayani karena koordinasi dengan Kementerian terkait.

(Syarif ab – Tim IKP Kominfo Mabar)

Leave a Reply

Your email address will not be published.