LABUAN BAJO – Momentum rapat kordinasi bidang komunikasi dan informatika se-propinsi NTT, yang di selenggarakan di Labuan Bajo ibu kota Kabupaten Manggarai Barat, menjadi sangat strategis untuk membangun sinergitas dan berbagai pengalaman best praktis dan saling mendukung dalam upaya mengimplementasikan penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik.
Rakor bidang kominfo yang di selenggarakan oleh Dinkominfo propinsi itu, di hadiri peserta dari kabupaten/kota se-propinsi NTT, berlangsung di hotel El Bajo, Manggarai Barat, Selasa (12/3/2019).
Rakor bertemakan “Sinergitas Percepatan Pengembangan dan Implementasi Sistim Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan Keterbukaan Informasi Publik” membahas berbagai isu yang berkaitan dengan SPBE dan Keterbukaan Informasi Publik.
Rakor kali ini menghasilkan berbagai masukan maupun kesepakatan yang bisa dijalankan dan dilakukan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Diskominfo untuk nantinya dilakukan secara berkelanjutan dan juga menghasilkan persepsi yang sama antara Kota dan Kabupaten terkait SPBE dan KIP.
Rakor tersebut melahirkan beberapa rekomendasi yang nantinya dapat di jadikan acuan untuk mengejar ketertinggalan pelayanan kesejateraan masyarakat di bidang informasi dan komunikasi di NTT.
Adapun rekomendasi hasil rakor itu, antara lain bidang keterbukaan informasi publik, segera membentuk komisi informasi publik di kabupaten/kota se-NTT, tahun 2020 segera membentuk 3 zona KIP, yakni zona daratan Sumba berpusat di Kabupaten Sumba Barat Daya, zona Timor berpusat di kabupaten TTU dan Zona Flores di Kabupaten Nage Keo.
Selain itu, merekomendasikan agar pemerintah propinsi NTT mengembangkan infrastruktur yang terintegrasi, pengembangan aplikasi e-goverment yang terintegrasi seperti e-planing, e-budgeting, e-jadwal, e-controling dan e- absensi.
Melaksanakan fungsi keamanan informasi dan menyusun perwali atau perbub tentang keamanan informasi publik.
Penyeragaman kelembagaan organisasi setiap kabupaten/kota.
Pengembangan jaringan infrastruktur yang terintegrasi tiap perangkat daerah serta memberikan pendampingan teknis kepada kabupaten/ kota.
Pembangunan pusat data, memberikan pembinaan dan pendampingan pembentukan PPID dan menyelenggarakan rakor kominfo tahun 2020 di Sumba Barat Daya.
Rakor itu juga memberikan rekomendasi kepada pemerintah pusat, agar memfasilitasi pelatihan peningkatan kapasitas SDM bidang TIK.
Pendampingan pengembangan aplikasi pemerintahan. Pendampingan pembangunan infrastruktur di daerah seperti pembangunan BTS dan desa internet.
Perlu dukungan dana APBN untuk TIK di kabupaten/kota karna APBD Propinsi maupun kabupaten/kota terbatas, dalam bentuk DAK.
(Hans)**
Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Manggarai Barat