Untuk mempermudah para investor dalam menanamkan investasinya di bidang pariwisara di NTT umumnya dan Labuan Bajo khususnya, maka perlu dilakukan pembenahan terhadap regulasi. Regulasi terkait investasi dibidang pariwisata tidak boleh menyulitkan investor.
Demikian penegasan yang disampaikan oleh Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur, Drs. Josef Nae Soi, MM saat menyampaikan sambutan pembukaan dalam kegiatan Focus Group Discusion (FGD) yang berlangsung di Hotel Meurorah Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, Propinsi Nusa Tenggara Timur, Kamis (02/03).
Kegiatan FGD dengan tema Mendorong Kebijakan dan Perbaikan Ekosistem Investasi Pemanfaatan Pulau-pulau Kecil Untuk Destinasi Pariwisata, di gagas oleh Kementerian Investasi dan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia. Rencananya kegiatan ini akan berlangsung selama 4 (empat hari), yakni, 1-4 Maret 2023.
Wakil Gubernur NTT Drs. Josef Nae Soi, MM, berharap agar dengan di selenggarakannya FGD ini, maka mampu memberi kemudahan bagi investor untuk menanamkan investasinya di NTT. Apalagi sektor Pariwisata di NTT merupakan sektor yang menggembirakan.
Karena itu, lanjut Wagub Nae Soi, hal pertama dan utama yang harus dilakukan adalah pembenahan terhadap regulasi, sehingga bisa memberi kemudahan pada iklim investasi.
Wagub Nae Soi juga menyampaikan terima kasih, karena melalui kegiatan FGD ini, kolaborasi pemerintah pusat, pemerintah propinsi dan pemerintah daerah kabupaten bisa terwujud, utamanya kolaborasi dalam merumuskan regulasi investasi di sektor pariwisata.
“Dengan kolaborasi seperti ini, kiranya regulasi untuk sektor pariwisata betul-betul dapat disederhanakan. Malalui kolaborasi, kewenangan pemerintah pusat juga bisa diserahkan kepada pemerintah propinsi sebagai perwakilan Pempus. Demikian juga dengan pemerintah daerah untuk memudahkan investasi,” kata Wagub Nae Soi.
Dengan kegiatan FGD ini, lanjutnya, harapanya mampu melahirkan point-poin penting yang memudahkan iklim investasi.
Harapan yang sama juga disampaian oleh Deputi Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal Kementerian Investasi dan BPKM Republik Indonesia, Ir. Yuliot.
Yuliot menginformasikan, pada tahun 2023 pemerintah menargetkan total investasi di upayakan 1.400 Triliun. Jika di bandingkan tahun 2022 lalu, realiasai investasi mencapai 1.207 Triliun.
Diakuinya, salah satu tantangan terbesar di masa depan adalah bagaimana mewujudkan kesejahteraan bagi rakyat. “Kesejahteraan rakyat bisa terwujud, ketika iklim investasi berjalan dengan baik, sehingga roda pergerakan ekonomi bisa berjalan, dan bisa mempengaruhi kesejahteraan ekonomi masyarakat,” katanya.
Tampil sebagai Narasumber dalam FGD ini antara lain, Kepala Badan Standardisasi Instrumen Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI, Ir. Ary Sudijanto, M.SE, Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut, Direktur Jenderal Tata Ruang Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Kasubdit Dian Ayu Wulandari, S.Sos., M.Si.
Hadir dalam acara itu, Asisten II Setda Kabupaten Manggarai Barat, Bidang Ekonomi dan Pembangunan, Laurensius Y.A. Nabu, SE, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Manggarai Barat, Maria Imaculata Etris Babur,ST., Perwakilan Balai Taman Nasional Komodo (BTNK).
(Hans/Frumen Tim IKP)