Menu Close

Pemkab Mabar Gelar Forum Konsultasi Publik RA-RKPD Tahun 2023

Pemkab Mabar Gelar Forum Konsultasi Publik RA-RKPD Tahun 2023

Labuan Bajo, Kominfo Mabar – Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat (Pemkab Mabar) melalui Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) menggelar kegiatan Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat tahun 2023.

Kegiatan Forum Konsultasi Publik RA-RKPD dibuka secara resmi oleh Sekretaris Daerah Fransiskus Sales Sodo mewakili Bupati Manggarai Barat Edistasius Endi, Kamis (17/02) di aula kantor Bupati Manggarai Barat

Bupati Manggarai Barat Edistasius Endi, SE dalam sambutannya yang dibacakan Sekda Fransiskus Sales Sodo mengatakan Forum Konsultasi Publik (FKP) merupakan penyempurnaan RA-RKPD Tahun 2023.

“Kehadiran kita semua di sini, menandai perlunya gerakan bersama mewujudkan Manggarai Barat yang Bangkit dan MANTAP. Karena sesungguhnya, pembangunan suatu daerah itu dari-oleh-untuk kita,” katanya

Disampaikan Bupati Forum Konsultasi Publik merupakan salah satu tahapan terpenting dalam proses perencanaan pembangunan suatu daerah. Hal ini telah diamanatkan dalam Pasal 80 Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 yang menyatakan bahwa Rancangan Awal RKPD dibahas bersama dengan kepala Perangkat Daerah dan pemangku kepentingan dalam Forum Konsultasi Publik untuk memperoleh masukan dan saran penyempurnaan.

Kegiatan Forum Konsultasi Publik sebagai rangkaian dari keseluruhan siklus perencanaan, yang secara sistematis dimulai dengan penyusunan rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk kurun waktu satu tahun anggaran, penyusunan dokumen RKPD dan berakhir pada penyusunan APBD tahun 2023.

“Tentu saja yang akan kita bahas dalam forum ini adalah menyelaraskan rumusan prioritas dan mengimplementasikannya dalam berbagai program dan kegiatan berdasarkan tema pembanguan daerah yang akan dimuat dalam RKPD tahun 2023. Untuk kita ketahui bersama bahwa Forum Konsultasi Publik yang kita laksanakan pada hari ini merupakan tahun ke-2 pelaksanaan RPJMD Kabupaten Manggarai Barat periode 2021 – 2026,” imbuhnya

Untuk Diketahui sejak merebaknya pandemi Covid 19, laju pertumbuhan ekonomi mengalami penurunan drastis, yakni dari 5,54% pada Tahun 2019 menjadi 0,89% pada tahun 2020. Hal ini berdampak pada Indikator Makro Ekonomi lainnya, seperti: Angka Kemiskinan naik dari 17,71% tahun 2020 menjadi 17,92 tahun 2021, demikian juga dengan Angka Pengangguran Terbuka meningkat menjadi 4,94% pada tahun 2021 dari 3,72% setahun sebelumnya.

“Tentu saja kita berharap, situasi makin membaik sehingga pertumbuhan ekonomi kita merangkak kea rah yang lebih baik. Untuk mewujudkan harapan tersebut, dibutuhkan kerja kolaborasi agar sedini mungkin kita dapat mengantisipasi kemungkinan yang akan terjadi sebagai pemicu pertumbuhan ekonomi kita,” tegas Bupati Mabar.

Bupati berharap dengan pendekatan partisipatif melalui Forum Konsultasi Publik diharapkan berbagai pihak dapat memberikan sumbang saran yang konstruktif bagi perencanaan pembangunan Kabupaten Manggarai Barat tahun 2023 mendatang.

“Kami menyadari bahwa masih begitu banyak pekerjaan rumah yang harus kami kerjakan di masa yang akan datang demi peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Manggarai Barat yang kita cintai ini. Hal itu tentu dilatarbelakangi oleh berbagai hambatan dan keterbatasan kita,” harapnya

Tema RKPD kita di tahun 2023 adalah “Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Dasar untuk Menopang Pemulihan Ekonomi”. Menurut Bupati tema yang dirumuskan ini selaras dengan tema nasional dan tema provinsi.

“Berdasarkan tema ini, selanjutnya kita akan merumuskan prioritas pembangunan sebagai arah dan tujuan penentuan program dan kegiatan dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah Manggarai Barat tahun 2023. Tema ini dirumuskan mengingat kondisi existing kita baik infrastuktur maupun kondisi perekonomian masyarakat yang diperparah dengan munculnya pandemi covid 19,” jelasnya.

Dijelaskannya menghadapi kondisi seperti ini, maka fokus pembangunan tahun 2023 masih berpusat pada pemulihan ekonomi. Program Penanggulangan kemiskinan yang terpadu harus dioptimalkan sejalan dengan pembangunan sektor pendidikan dan kesehatan serta infrastruktur dasar lainnya juga tidak bisa kita tinggalkan.

Selain itu, pembangunan sektor Pariwisata sebagai penggerak pembangunan multi sektor tetap menjadi Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2023. Sangat berharap secara perlahan sektor Pariwisata akan kembali normal dan memberi daya ungkit bagi kesejahteraan masyarakat.

Sementara itu, spirit Revolusi Mental dalam bingkai Reformasi Birokrasi juga menjadi salah satu prioritas pembangunan daerah. Hal ini terimplementasi dengan penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), kemudahan perijinan, peningkatan Pelayanan Publik dan lain sebagainya.

“Kami berharap melalui Forum Konsultasi Publik ini, berbagai masukan dan bahkan mungkin berbagai koreksi atas berbagai kekurangan yang terjadi selama ini. Berbagai masukan dan koreksi dalam sistem perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah akan terus kita dalami sebagai bentuk evaluasi publik,” harap bupati bumi Komodo tersebut

Peserta Forum Konsultasi Publik yang hadir terdiri dari Para Pimpinan Perangkat Daerah, Staf khusus Percepatan Pembangunan Daerah, Politeknik el- Bajo Commodus, Badan Pelaksana Otorita Pariwisata Labuan Bajo-Flores, PERUMDA Bidadari Kab. Manggarai Barat, PERUMDA Air Minum Wae Mbeliling, Pimpinan NGO, Pimpinan Asosiasi Pariwisata, Pegiat Pariwisata, Pemerhati Lingkungan dan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat.

(Syarif ab – Tim IKP Kominfo Mabar)

Leave a Reply

Your email address will not be published.