Labuan Bajo – LSM Burung Indonesia menyelenggarakan kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Percepatan Implementasi SVLK di Kabupaten Manggarai Barat yang di La Prima Hotel Labuan Bajo, Selasa (20/3/2018). Kegiatan tersebut dilaksanakan selama dua hari penuh yakni mulai tanggal 20 sampai dengan 21 Maret 2018.
Menurut schedule, kegitan FGD Percepatan Implementasi SVLK menghadirkan sejumlah nara sumber dari Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Pengurus Pokja SVLK Kabupaten Klaten, Daerah Istimewa Yogyakarta, Java Learning Center (Javlec). Kegiatan FGD ini akan difasilitasi oleh Tiburtius Hani, Flores Programme Manager Burung Indonesia.
Dari Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan akan membawakan materi “Kebijakan SVLK dan Sertifikasi Hutan”, sementara Pokja SVLK Kabupaten Klaten memaparkan materi “Peluang dan Tantangan Implementasi SVLK di Tingkat Kabupaten.
Setelah pemaparan dari para nara sumber, kegiatan akan dilanjutkan dengan diskusi yang dibagi dalam kelompok-kelompok kecil untuk membahas lebih dalam hal-hal yang berkaitan dengan pengelolaan hasil hutan dan bagaimana model pemasaran yang mesti dilakukan ke depan dengan disertai langkah tindak lanjut berupa perumusan aturan sebagai payung hukum bagi implementasi SVLK.
Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) Indonesia merupakan sebuah sistem yang memverifikasi keterlusuran asal usul hasil hutan kayu dari hulu ke hilir melalui skema verifikasi. Sistem verivikasi legalitas kayu tersebut terdiri dari standar legalitas, kriteria, verifier, metode verifikasi, dan norma evaluasi. SVLK diharapkan dapat menjadi alat untuk mewujudkan pengelolaan hutan lestari dan tata kelola kehutanan yang lebih baik.
FGD Percepatan Implemetasi SVLK ini bertujuan untuk berbagi informasi di antara pihak tentang SVLK dan dinamika dalam pelaksanaannya; memetakan peran pihak yang terlibat dalam implementasi SVLK; mendiskusikan peluang dan tantangan dalam implementasi SVLK di kabupaten Manggarai Barat; dan membentuk Pokja percepatan implementasi SVLK di Kabupaten Manggarai Barat.
Adapun output dari FGD ini adalah meningkatnya pemahaman bersama di antara para pihak tentang SVLK dan dinamika dalam pelaksanaannya; terpetakannya peran masing-masing pihak dalam mengimplementasikan SVLK; teridentifikasinya peluang dan tantangan implementasi SVLK di Kabupaten Manggarai Barat; dan terbentuknya Pokja SVLK Manggarai Barat. (Arnoldus Nggorong)