Menu Close

KPK Bersama Pemkab Mabar Gelar Rakor Supervisi Pencegahan Korupsi di Labuan Bajo

Labuan Bajo, Kominfo Mabar – Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat NTT bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar Rapat Koordinasi Supervisi Pencegahan Korupsi di Kabupaten Manggarai Barat.

Rapat Koordinasi Supervisi Pencegahan Korupsi tersebut dilakukan, terkait supervisi pencegahan korupsi di lingkungan Pemkab Manggarai Barat, sesuai Visi Misi Bupati dan Wakil Bupati yang tertuang dalam RPJMD.

Selain itu, rakor digelar guna memastikan tata kelola proses pendanaan, aset, pajak, keuangan daerah, perencanaan dan penganggaran serta optimalisasi pendapatan daerah yang dilaksanakan dengan baik.

Kegiatan Rakor ini dipimpin Kepala Satuan Tugas Koordinasi Supervisi dan Pencegahan KPK, Dian Patria, yang dihadiri Bupati Manggarai Barat Edistasius Endi,Wakil Bupati Yulianus Weng, Sekretaris Daerah Fransiskus S.Sodo serta 15 pimpinan OPD, berlangsung di ruang rapat Bupati, Kamis (30/6/2022).

Kepala Satuan Tugas Koordinasi Supervisi dan Pencegahan KPK, Dian Patria pada kesempatan ini menjelaskan bagaimana pentingnya Pemerintah bekerja efektif dan efisien melalui ‘Digitalisasi’. Salah satunya adalah melalui Tools yang paling efektif untuk pencegahan korupsi dari sisi pendanaan, penganggaran , aset, pajak serta optimalisasi keuangan dan pendapatan daerah dengan baik.

Menurut Dian, keberadaan infrastruktur IT menjadi sangat urgen. Labuan Bajo sebagai daerah tujuan pariwisata superprioritas harus di dukung sarana prasarana telekomunikasi yang yang memadai.

“Sebagai daerah pariwisata yang superprioritas hendaknya infrastrukturnya harus super premium, ASN juga harus super premium,” kata Dian .

Ia berharap, Pemkab melalui Dinas Kominfo dan Bakti (Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi) Kominfo memperkuat jaringan di Labuan Bajo. Keberadaan teknologi digital dan penerapannya dalam kehidupan menjadi faktor penting untuk mendorong pencegahan korupsi dan terciptanya ekosistem pelayanan publik yang bebas dari korupsi.

Inovasi digital pun dinilai membantu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan fungsi pencegahan korupsi.

Pada kesempatan yang sama, Bupati Manggarai Barat Edistasius Endi mengatakan, kehadiran teknologi digital telah merubah cara pelayanan kepada masyarakat.

“Pelayanan yang dulunya membutuhkan waktu yang cukup lama, sekarang dengan kehadiran teknologi mempersingkat semua urusan pelayanan seperti pemetaaan aset, pelayanan perpajakan, pengurusan kenaikan pangkat dan pensiun,’ jelas Bupati Edi .

Dijelaskanya, pemerintah telah memberikan solusi untuk menyelesaikan itu semua dalam waktu yang singkat dan akurat.

Dirinya mengakui sebagai penyelenggara Pemerintahan di Kabupaten, kehadiran teknologi sungguh meringankan beban kerja di Pemerintah Daerah. Ia mencontohkan adanya perbedaan penagihan pajak secara manual dan melalui aplikasi.

“Saat menggunakan penagihan manual, petugas susah menjangkau subyek pajak yang berdomisili di tempat yang jauh. Dampaknya tidak terpenuhinya target penagihan pajak. Namun ketika menggunakan aplikasi, subyek pajak yg berada ditempat jauh bisa ditagih,” ungkapnyanya.

Bupati Edi berterimakasih atas dorongan pihak KPK dalam penggunaan aplikasi yang dibantu bakti kominfo dalam menyediakan jaringan internet yang memadai.

Ia mengharapkan, pihak Bakti Kominfo bisa memenuhi ekspektasi Pemerintah dalam memenuhi ketersedian jaringan di Kabupaten Manggarai Barat, sehingga rencana pelaksanaan pelayanan berbasis Smart City sebagaimana tertuang dalan RPJM Pemda Manggarai Barat bisa berjalan dengan baik tanpa kendala jaringan.

(Hans/Tian-Tim IKP Kominfo Mabar)

Leave a Reply

Your email address will not be published.