LABUAN BAJO – Langkah Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat (Pemkab Mabar) mengejawantahkan nawa cita kedua, membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya, dengan memberikan prioritas pada upaya pemulihan kepercayaan publik, mulai menunjukkan keseriusannya.
Upaya Pemkab Mabar mewujudkan nawa cita kedua, satu dari 9 agenda prioritas Jokowi-JK, itu mulai terlaksana melalui Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Manggarai Barat yang menyelenggarakan laporan pemaparan akhir dan Louncihng Aplikasi sebagai hasil akhir kegiatan penyusunan Grand Design E-Government (E-Gov) Kabupaten Manggarai Barat yang meliputi Rencana Induk Pengembangan E-Gov, Rencana Induk Smart City dan 2 Aplikasi berbasis Android di Ruang Rapat Bupati, Jumat (05/10/2018).
Langkah tersebut sebagai upaya menjawabi tuntutan kebutuhan masyarakat modern yang hidup di era digital. Kecepatan dan akurasi data dan informasi telah menjadi kebutuhan yang mendesak bagi masyarakat modern.
Kegiatan Pemaparan Akhir Grand Design E-Gov diawali dengan menampilkan menu-menu yang terdapat dalam website resmi Pemkab Mabar disertai penjelasan oleh Kepala Bidang E-Government pada Dinkominfo Mabar, Hildegunda Kartini Tulus,ST. Website Pemkab Mabar dapat diakses melalui https://manggaraibaratkab.go.id.
Ketua Tim Pemaparan Akhir, Dr. Sri Yulianto Joko Prasetyo,M.Kom., dari CV. AECON Semarang tampil sebagai nara sumber bersama Erhan Aprilia Wiharko,S.Kom dan Prayogi,ST.,M.Si.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Manggarai Barat, Ir. Dominikus Damsut, mengatakan penerapan sistem tata kelola pemerintahan berbasis elektronik merupakan upaya untuk mempercepat dan memperlancar serta mempermudah layanan akses data dan informasi.
Sebagai langkah awal, lanjut Domi Damsut, hal yang perlu dilakukan adalah menyusun Grand Design tata kelola pemerintahan berbasis elektronik untuk menuju penyelenggaraan pemerintahan yang lebih baik.
“Saat ini, Pemkab Mabar sudah memiliki website yang dikelola oleh Dinkominfo dan sudah mulai berjalan dengan baik. Dan itu menjadi awal yang baik, ” ujar Domi Damsut.
Untuk tingkat Provinsi, demikian Domi Damsut, Manggarai Barat adalah kabupaten yang kedua yang konsern dalam upaya penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik setelah Kabupaten Ende.
“Secara nasional Provinsi NTT termasuk yang paling rendah dalam menerapkan E-Gov,” ungkap Domi Damsut.
Dalam pada itu, Dr. Sri Yulianto Joko Prasetyo,M.Kom., dalam pemaparan laporan akhir Grand Design E-Gov mengatakan, penerapan sistem pemerintahan berbasis elektorik adalah untuk memenuhi tuntutan pelayanan publik yang bisa menjangkau sampai ke pelosok dan terjangkau secara interaktif, serta terakomodirnya aspirasi masyarakat yang kemudian menjadi dasar dalam perumusan kebijakan publik.
“Di sini, Dinkominfo menjadi yang sangat berperan karena diberi kewenangan oleh Negara untuk mengelola sistem ini,” papar Sri Yulianto.
Sri Yulianto mengatakan, Dinkominfo menjadi pusat data dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mendukungnya dengan menyediakan data dan informasi yang dibutuhkan untuk selanjutnya diteruskan ke Dinkominfo.
“Dinkominfo mengelolanya menjadi satu data yang terpusat sehingga mudah diakses,” jelas Sri Yulianto.
Dalam pengelolaan IT, lanjut Sri Yulianto, mesti mengikuti beberapa hal yang menjadi pedoman yakni kebijakan, standar, porsedur, personil dan infrastruktur.
Sri Yulianto mengakui, topografi Kabupaten Manggarai Barat yang wilayahnya masih terdapat banyak area blank spot menjadi tantangan tersendiri bagi Dinkominfo karena untuk bisa menerapkan sistem E-Gov ini mengandaikan semua wilayah sudah terjangkau jaringan internet.
Sementara itu, pada kesempatan dialog, peserta mengusulkan agar ke depannya dibuatkan Perda terkait dengan penerapan sistem E-Gov yang menunjukkan semua OPD diwajibkan untuk melaksanakan fungsinya sesuai dengan kewenangannya masing-masing. (Arnoldus Nggorong)