LABUAN BAJO – Waktu menunjuk tepat pukul 14.45. Ruang rapat Bupati Manggarai Barat telah ditata rapi. AC pun telah dihidupkan. Nampak sejumlah Pejabat berseragam Korpri Lingkup Pemda Mabar sudah hadir. Ada yang sedang bercakap-cakap sambil sesekali terdengar gelak tawa, yang lain sibuk dengan mengutak-atik ponselnya masing-masing.
Maklum saja. Di era industri 4.0 kini, tekhnologi komunikasi semacam Telpon Seluler bukan lagi barang mewah, tapi menjadi suatu kebutuhan, tempat atau ruang bagi siapa saja yang melek teknologi menjelajahi rimba pengetahuan dan informasi apa saja yang dibutuhkan.
Hari itu, Senin (17/12/2018) adalah kunjungan kerja Komisi VIII DPR RI. Mereka hadir untuk bertatap muka dengan rombongan Komisi VIII DPR RI. Di antara Pejabat Pemda Mabar, terlihat pula Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Nusa Tenggara Timur, Drs. Sarman Marselinus. Menurut schedule, tatap muka dengan Komisi VIII DPR RI dilaksanakan tepat pukul 15.00, namun baru terlaksana satu jam kemudian.
Sekitar 16.10 rombongan Komisi VIII DPR RI dengan tergesa-gesa memasuki ruang rapat Bupati. Berjalan di depan Ketua Komisi VIII, Dr. M. Ali Taher,SH.MHum didampingi Wakil Bupati Manggarai Barat, drh. Maria Geong, PhD. Turut bersama rombongan anggota DPR RI dari PDIP, Drs. H. Samsu Niang,M.Pd., Partai Nasdem, K.H. Dja’far Shodiq,SH, Demokrat, PAN, PPP, dan Gerindra.
Rombongan Komisi VIII DPR RI berjumlah 19 orang, termasuk di dalamnya Pejabat dari Kementerian Agama, Kementerian Sosial, Badan Penanggulangan Bencana Nasional, utusan Komisi Perlindungan Anak, dan tenaga ahli DPR RI. Yang menjadi urusan Komisi VIII DPR RI adalah bidang agama dan sosial.
Ketua Komisi VIII DPR RI, Dr. M. Ali Taher,SH.,M.Hum., mengatakan tujuan kedatangannya bersama rombongan ke Labuan Bajo adalah untuk melakukan salah satu fungsi legislasi yaitu pengawasan. Tugas pengawasan yang dimaksud berkaitan dengan proyek yang bersumber dari dana APBN. Peninjauan dilakukan kepada mitra kerja Komisi VIII.
“Kami datang untuk melakukan pengawasan, sudah sejauh mana dana APBN dimanfaatkan sesuai peruntukkannya. Kami meninjau untuk mendapat informasi secara langsung. Di situ kami akan menyerap aspirasi yang kami dengar langsung di lapangan. Kami membutuhkan informasi dan penjelasan yang komprehensif dan dengan temuan yang kami dapat itu akan kami tindak lanjuti,” tegas Ali Taher.
Pada kesempatan tersebut, Ali Taher juga menginformasikan sejumlah anggaran yang telah dialokasi kepada kementerian-kementerian yang menjadi mitra kerja Komisi VIII dalam rapat komisi VIII.
“Kami menyetujui anggaran untuk Kementerian Agama sebesar 62 Triliun, Kementerian Sosial 58 Triliun, BNPB 619 Miliar, Kementerian Pemberdayaan Perempuan 403 Miliar,” jelas Ali Taher.
Wakil Bupati Manggarai Barat, Maria Geong, menyampaikan apresiasi dan berterima kasih kepada Komisi VIII DPR RI yang menyediakan waktu untuk melakukan kunjungan kerja ke Labuan Bajo di akhir tahun.
“Kunjungan akhir tahun merupakan kunci sukses untuk masuk ke tahun tahun baru dengan menyerap aspirasi dari Labuan Bajo, sebagai kota Bhineka Tunggal Ika, karena Labuan Bajo memiliki banyak etnis,” ujar Maria Geong.
Maria Geong menyampaikan beberapa usulan dari Pemda Mabar kepada Komisi VIII DPR RI antara lain mobil tanki air, kapal motor laut, rumah aman, alat perekam data penduduk, tower, dan internet bagi sekolah dan kantor.
“Harapannya usulan ini dapat ditindaklanjuti di Pusat bertepatan dengan kunjungan Komisi VIII di akhir tahun ini,” ungkap Maria Geong.
Dalam pada itu, Kepala Kantor Agama, Drs. Sarman Marselinus, menyampaikan beberapa usulan terkait dengan pelayanan urusan agama di wilayah NTT di antaranya gedung sekretariat Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), motor laut untuk melayani umat muslim yang kebanyakan berdiam di wilayah pesisir dan pulau-pulau, dan penambahan kloter haji dari 1,5 menjadi 2 kloter karena selama ini setengah kloternya dititipkan di Jawa Timur.
Di penghujung acara, dilakukan penyerahan dokumen dari Pemda Mabar dan Kanwil Propinsi NTT terkait ulusan-usulan yang telah disampaikan pada awal pertemuan. Itulah kado akhir tahun buat Komisi VIII DPR RI. (Arnoldus Nggorong).