Labuan Bajo, Kominfo Mabar – Bupati Manggarai Barat, Edistasius Endi membuka secara resmi kegiatan Musrenbang (musyawarah perencanaan pembangunan) rencana kerja pemerintah daerah ( RKPD) tahun rencana 2023, di Aula Kantor Bupati, Senin (4/4/2022).
Musrenbang kali ini mengusung tema “Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Dasar untuk Menopang Pemulihan Ekonomi”. Tema ini mengandung makna bahwa pembangunan infrastruktur berjalan paralel dengan upaya-upaya pemulihan ekonomi daerah.
Tema ini menjadi ‘ kiblat” dan prioritas pembangunan daerah tahun 2023, dimana pembangunan infrastruktur berjalan parallel dengan upaya-upaya pemulihan ekonomi daerah.
Adapun prioritas pembangunan daerah tahun 2023 yakni, Pembangunan Infrastruktur yang Mendukung Sektor Pariwisata Sebagai Penggerak Multi Sektor dan mengoptimalkan Penanggulangan Kemiskinan Daerah secara Terpadu.
Serta Revolusi Mental yang Mendukung Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Berbasis Penerapan Teknologi Informasi dan Komunikasi.
Menurut Bupati Edi Endi, sektor pariwisata merupakan lokomotif pembangunan daerah, pariwisata mampu mendorong peningkatan pada sektor-sektor pembangunan lainnya.
Dijelaskanya, pembangunan infrastruktur akan diarahkan untuk menopang sektor pariwisata, sementara pembangunan pada sektor pendidikan dan kesehatan juga tidak bisa tinggalkan.
Selain itu, peningkatan Angka Kemiskinan sebagai dampak ikutan penurunan pertumbuhan ekonomi menjadi mendorong untuk mengoptimalkan program dan kegiatan Penanggulangan Kemiskinan secara terpadu.
Pelaksanaan program dan kegiatan Penanggulangan kemiskinan hendaknya berbasis pada validitas data, sehingga memenuhi prinsip tepat sasaran dan tepat kegiatan.
Sedangkan, reformasi birokrasi yang dilaksanakan dalam bingkai reformasi mental akan terus ditingkatkan. Reformasi birokrasi diarahkan pada peningkatan pelayanan publik dengan berbasis pada Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
Reformasi Birokrasi juga difokuskan pada peningkatan penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021.
Pada prinsipnya SPM merupakan ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap warga Negara secara minimal.
“Saya ingatkan agar perencanaan dan pengganggaran pembangunan daerah harus memperhatikan pemenuhan SPM sebagai bentuk pemenuhan kewajiban pemerintah kepada masyarakat,” ujarnya mengingatkan.
Melalui musrenbang ini, Bupati berharap agar segenap saran, usulan dan harapan masyarakat yang disampaikan dalam tahapan sebelumnya dikaji kembali dengan mempertimbangkan prioritas pembangunan daerah, kemampuan keuangan daerah dan sinergitas dengan prioritas pembangunan propinsi dan nasional.
“Saya harap arah pembangunan daerah tahun 2023 mendatang sepenuhnya diarahkan pada pencapaian visi, misi, dan sasaran pembangunan yang tertuang dalam RPJMD Tahun 2021-2026,” katanya.
Bupati juga menginginkan agar mengoptimalkan berbagai potensi sumber pendanaan yang ada untuk membiayai program dan kegiatan yang sudah direncanakan.
Selain itu, agar seluruh proses perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah hingga kepada penyampaian laporan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan dapat disampaikan tepat waktu dan memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan.
“Musrenbang yang dilaksanakan hari ini merupakan perencanaan tahun ke-2 periodesasi RPJMD 2021-2026. Kita sadari bahwa masih begitu banyak pekerjaan rumah yang harus kita kerjakan di tahun-tahun mendatang,” ungkap Bupati.
Merebaknya Pandemi Covid-19 dengan berbagai variannya telah berdampak signifikan terhadap Indikator-indikator Makro Ekonomi Daerah.
Laju pertumbuhan ekonomi mengalami penurunan drastis, yakni dari 5,54% pada Tahun 2019 menjadi 0,89% pada tahun 2020 lalu sedikit mengalami peningkatan pada Tahun 2021 menjadi 1,29%.
Hal ini berdampak pada Indikator Makro Ekonomi lainnya, seperti: Angka Kemiskinan naik dari 17,71% tahun 2020 menjadi 17,92 tahun 2021, demikian juga dengan Angka Pengangguran Terbuka meningkat menjadi 4,94% pada tahun 2021 berbanding 3,72% setahun sebelumnya.
Memang kondisi ini tidak hanya dialami oleh Kabupaten Manggarai Barat saja, namun juga dialami seluruh daerah lainnya. Untuk itu, perhatian ke depan adalah bagaimana agar pertumbuhan ekonomi di KabupateManggarai Barat bangkit kembali.
Bupati Edi berharap agar Musrenbang ini menghasilkan kesepakatan bersama terkait isu-isu strategis dan prioritas pembangunan daerah tahun 2023 yang akan kita tindaklanjuti dalam proses perencanaan dan penganggaran pembangunan selanjutnya.
Sedangkan terkait pelaksanaan G-20 di Labuan Bajo menurutnya, saat ini pemerintah pusat,propinsi dan pemkab Mabar terus melakukakan pembenahan infrastruktur.
“Menyambut pergelaran KTT G20 ini, saya mengajak seluruh lapisan masyarakat dan pemerintah untuk bersama-sama mengambil bagian menyukseskan event besar ini dengan menjaga ketentraman dan ketertiban umum, menjaga kebersihan lingkungan serta menjaga dan merawat fasilitas publik yang telah dibangun,” ajaknya.
(Tian/Hans -Tim IKP Kominfo Mabar)